Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, beserta lampiran : Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi; Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi; dan Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi. Download PMPUPR No. 14 Tahun 2020 di sini
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Jaminan Rizki
Catatan Persidangan : Dugaan Tipikor Dalam Pengadaan/Barang Jasa Dari Dana Hibah APBD ke Organisasi/Lembaga Masyarakat Non Pemerintah
Senin, 5 Mei 2020, kembali bertugas memberikan keterangan keahlian pengadaan barang/jasa pada persidangan terbuka untuk umum di salah satu Pengadilan Tipikor. Sempat disarankan agar dilakukan dengan skema daring, namun akhirnya tetap diharuskan hadir di persidangan, dengan protokol lengkap pencegahan Covid-19. Sempat ada kekhawatiran juga, terlebih akan melintasi dan memasuki daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).…
Materi Bimbingan Teknis, Contoh Dokumen Kerja dan Kumpulan Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat Covid-19
Pengadaan di keadaan darurat tidak menjadi situasi yang diharapkan, karena menghadirkan keadaan yang tidak dalam pembiasaan. Sehingga diperlukan ikhtiar bertanggungjawab yang terkadang tidak lazim untuk tetap mencapai tujuan pengadaan, dengan mengoptimalkan mitigasi risiko, percepatan proses, tak melawan regulasi atas kedaruratan, didasari justifikasi yang jelas, dan selalu akuntabel dalam pendokumentasian, dengan berlandaskan prinsip dan etika pengadaan.…
Pengendalian Tamak Dalam Pengadaan
Do’a Atas Rizki ku
Mengambil Kesempatan dalam Kesempitan Darurat
Pengadaan dalam Darurat
Pedagang Yang Tak Fajir
Materi Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah diberlakukan sejak diundangkan yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 di Jakarta. Sejalan pula dengan ketentuan tersebut berlaku, semua peraturan dan tata laksana pengadaan barang/jasa pemerintah menyesuaikan. Tak terkecuali materi-materi yang menjadi dasar kompetensi maupun provisiensi pun turut menyesuaikan. Diantaranya adalah berubahnya materi pembelajaran dan ujian sertifikasi…
