TERTIB PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN
Tertib Tahapan Penyusunan Kontrak Pengadaan
Ikhtiar Pengelolaan Risiko Pengadaan
OPTIMALISASI JUMLAH PELAKU USAHA DALAM KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: ANALISIS DAN REKOMENDASI
Dalam era digital, pemerintah di seluruh dunia semakin bergantung pada sistem e-procurement untuk mempermudah dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu elemen kunci dalam sistem ini adalah katalog elektronik, yang memungkinkan instansi pemerintah memilih produk dan penyedia secara efisien. Namun, menentukan jumlah pelaku usaha yang tepat dalam setiap kategori produk di katalog ini…
Contoh Kelengkapan Dokumen Administrasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sebagaimana diatur di dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, mengatur diantaranya bahwa Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan. Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi: Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia…
SEKILAS MARKET SOUNDING, MARKET CONFIRMATION, DAN VENDOR BRIEFING DALAM PENGELOLAAN KATALOG DAN E-PURCHASING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Market sounding, market confirmation, dan vendor briefing adalah tiga tahapan krusial dalam pengelolaan katalog dan e-purchasing pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga proses ini memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan informasi yang tepat, penyedia yang kompeten, dan persiapan yang matang, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Market Sounding Market sounding adalah proses komunikasi awal…
TERTIB ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PURCHASING
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu proses krusial dalam upaya pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya serta mendukung pembangunan nasional. Dalam era digital, metode e-purchasing telah diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan e-purchasing, salah satunya adalah tertib administrasi dan penataan kelengkapan dokumen. Tertib Administrasi…
PERSAINGAN PASAR YANG SEMPURNA DALAM TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN METODE E-PURCHASING
Menjadi keniscayaan bahwa metode e-purchasing menjadi cukup ideal digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini karena sejumlah alasan yang mencakup transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan penghematan biaya. Beberapa penjelasan mengapa metode ini ideal antara lain: TransparansiE-purchasing menyediakan platform di mana semua informasi tentang penyedia, harga, spesifikasi produk, dan hasil evaluasi dapat diakses secara terbuka oleh semua…
KETIKA PROSES PENGADAAN PEMERINTAH DIINTERVENSI NAKAL OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM
Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, proses ini sesekali terdengar menghadapi intervensi nakal dari oknum aparat penegak hukum, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan administratif yang serius. Tulisan lepas ini hanya menguraikan singkat aspek pelanggaran hukum dari intervensi tersebut,…