Salah satu pengharapan besar dari pihak pemerintah kepada pelaku usaha / penyedia melalui pola kerjasama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah pelaku usaha / penyedia menyampaikan dokumen dengan benar tanpa pemalsuan, tidak melakukan rekayasa persekongkolan dalam proses kompetisi tender/seleksi, tidak melakukan praktik KKN, bertanggung jawab ketika sudah terpilih sebagai penyedia, melaksanakan kontrak dengan…
Penetapan Sanksi Daftar Hitam Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Disertai Contoh Format Proses Penetapan Daftar Hitam)
Menyusun Rencana Aksi Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan
Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendahuluan Membentuk Unit Kerja…
Membuat Berita Acara Serah Terima Penugasan / Jabatan dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Untuk Proses Serah Terima Penugasan / Jabatan Sedang Berjalan)
Pendahuluan Adanya perpindahan tugas, mutasi tempat kerja, pergantian personel, berhalangan kerja tetap, dan berbagai istilah lainnya yang bersifat seseorang atau sekelompok orang yang sedang menjalankan tugas harus mengakhiri peran kewenangannya atas sebuah penugasan, merupakan dinamika yang tak bisa dihindari dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalkan, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menyelesaikan…
Hanya Bisikan
Perangkat Iman
Delik
Akuntabilitas
Program Kebaikan
Pengharapan Pengadaan
