Tidak semua penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah berada dalam karakteristik high risk dan high expenditure. Baik organisasi yang besar ataupun kecil, karakteristik low risk dan low expenditure pun akan selalu ditemukan. Sehingga tetap diperlukan perangkat kerja yang lebih akurat dalam mengelola proses-proses pengadaan yang masuk kelompok dengan karakteristik umum tersebut, seperti nilai pembeliannya relatif kecil, risiko akibat ketidaktersediaan yang tidak besar, jumlah item yang tidak banyak, supplier yang banyak, dan/atau terkadang menghabiskan waktu dalam proses pembeliannya. Salah satu personil yang dihantarkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan karakteristik tersebut adalah Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan dalam Penyelenggaraan PBJP
PA dan KPA dalam PBJP
PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018) Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan rangkaian instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam ikhtiar mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah disusun proses kerjanya, termasuk tata kelola…
Nilai Balas dan Manfaat
Peran Pemimpin Perubahan
PPK Dalam Penyelenggaraan PBJP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai…
Hentikan Yang Jahat
Tidak Menunda
Perubahan
Download 13 Peraturan Turunan Dari Perpres No. 16 Tahun 2018
Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini: Peraturan Lembaga LKPP (Turunan Perpres No. 16 Tahun 2018) Perlem LKPP Nomor 7 Tahun…
Pemetaan Stakeholder Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)
Salah satu yang menjadi harapan besar dari upaya perbaikan sistem pengadaan di Indonesia di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dengan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) di seluruh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, dengan semangat sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan. Hal ini sebagaimana yang…