Dipertuanagung

Pengadaan di keadaan darurat tidak menjadi situasi yang diharapkan, karena menghadirkan keadaan yang tidak dalam pembiasaan. Sehingga diperlukan ikhtiar bertanggungjawab yang terkadang tidak lazim untuk tetap mencapai tujuan pengadaan, dengan mengoptimalkan mitigasi risiko, percepatan proses, tak melawan regulasi atas kedaruratan, didasari justifikasi yang jelas, dan selalu akuntabel dalam pendokumentasian, dengan berlandaskan prinsip dan etika pengadaan.…

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah diberlakukan sejak diundangkan yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 di Jakarta. Sejalan pula dengan ketentuan tersebut berlaku, semua peraturan dan tata laksana pengadaan barang/jasa pemerintah menyesuaikan. Tak terkecuali materi-materi yang menjadi dasar kompetensi maupun provisiensi pun turut menyesuaikan. Diantaranya adalah berubahnya materi pembelajaran dan ujian sertifikasi…

Salah satu dan dua dari rangkaian proses kerja Pokja Pemilihan sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia adalah melakukan : Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan; Penetapan metode-metode yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Guna mendukung tertib administrasi proses kerja tersebut, terlampir beberapa contoh format kertas kerja yang dapat dipergunakan dalam melaksakan kedua proses kerja tersebut di atas.  Semoga bermanfaat.…

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak dapat disamakan tata caranya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum ketika situasi stabil dan tanpa ada keadaan mendesak. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang…