PERSAINGAN PASAR YANG SEMPURNA DALAM TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN METODE E-PURCHASING

Menjadi keniscayaan bahwa metode e-purchasing menjadi cukup ideal digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini karena sejumlah alasan yang mencakup transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan penghematan biaya. Beberapa penjelasan mengapa metode ini ideal antara lain: TransparansiE-purchasing menyediakan platform di mana semua informasi tentang penyedia, harga, spesifikasi produk, dan hasil evaluasi dapat diakses secara terbuka oleh semua…

KETIKA PROSES PENGADAAN PEMERINTAH DIINTERVENSI NAKAL OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, proses ini sesekali terdengar menghadapi intervensi nakal dari oknum aparat penegak hukum, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan administratif yang serius. Tulisan lepas ini hanya menguraikan singkat aspek pelanggaran hukum dari intervensi tersebut,…

Membuat Daftar Simak Tertib Administrasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, tertib administrasi memainkan peran yang sangat penting. Administrasi yang tertib tidak hanya memastikan bahwa setiap langkah dalam proyek berjalan sesuai dengan rencana, tetapi juga meminimalisir risiko penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Melalui penerapan administrasi yang baik, proses dokumentasi menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga memudahkan pengawasan…

PENETAPAN KRITERIA PPTK TIDAK STRUKTURAL

Perampingan struktur organisasi yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah mengantarkan beberapa perubahan. Sensasi akhir tahun 2021 yang diwarnai pelantikan Jabatan Fungsional di beberapa daerah yang berpindah dari Jabatan Pengawas menjadi Pejabat Fungsional menjadi warna seru dinamika jabatan di pemerintah daerah. Salah satu bahasan yang menarik namun kadang luput dipersiapan di beberapa daerah adalah konsekuensi yang terjadi…

Tugas dan Kewenangan PPTK Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 (Disertai Contoh Rancangan Surat Keputusan Pengangkatan PPTK)

Tugas dan Kewenangan PPTK Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 (Disertai Contoh Rancangan Surat Keputusan Pengangkatan PPTK Hadirnya paradigma penguatan fungsi “Aktor” Pengelola Keuangan di Pemerintah Daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, memberikan warna kewenangan tersendiri bagi para Pengelola Keuangan di…