Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah diberlakukan sejak diundangkan yaitu pada tanggal 22 Maret 2018 di Jakarta. Sejalan pula dengan ketentuan tersebut berlaku, semua peraturan dan tata laksana pengadaan barang/jasa pemerintah menyesuaikan. Tak terkecuali materi-materi yang menjadi dasar kompetensi maupun provisiensi pun turut menyesuaikan. Diantaranya adalah berubahnya materi pembelajaran dan ujian sertifikasi…
Salah satu dan dua dari rangkaian proses kerja Pokja Pemilihan sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia adalah melakukan : Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan; Penetapan metode-metode yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Guna mendukung tertib administrasi proses kerja tersebut, terlampir beberapa contoh format kertas kerja yang dapat dipergunakan dalam melaksakan kedua proses kerja tersebut di atas. Semoga bermanfaat.…
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak dapat disamakan tata caranya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum ketika situasi stabil dan tanpa ada keadaan mendesak. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang…
Please follow and like us:36 20 20
Salah satu pengharapan besar dari pihak pemerintah kepada pelaku usaha / penyedia melalui pola kerjasama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah pelaku usaha / penyedia menyampaikan dokumen dengan benar tanpa pemalsuan, tidak melakukan rekayasa persekongkolan dalam proses kompetisi tender/seleksi, tidak melakukan praktik KKN, bertanggung jawab ketika sudah terpilih sebagai penyedia, melaksanakan kontrak dengan…
Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pendahuluan Membentuk Unit Kerja…
Pendahuluan Adanya perpindahan tugas, mutasi tempat kerja, pergantian personel, berhalangan kerja tetap, dan berbagai istilah lainnya yang bersifat seseorang atau sekelompok orang yang sedang menjalankan tugas harus mengakhiri peran kewenangannya atas sebuah penugasan, merupakan dinamika yang tak bisa dihindari dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalkan, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menyelesaikan…
Please follow and like us:36 20 20
Please follow and like us:36 20 20
Please follow and like us:36 20 20
